MA: Praperadilan Seharusnya Tak Boleh Perintahkan Penetapan Tersangka

Mahkamah Agung (MA) menegaskan hakim praperadilan tidak bisa memerintahkan penegak hukum menetapkan orang lain yang diduga terlibat dalam suatu perkara menjadi tersangka. Penetapan seseorang menjadi tersangka dalam dugaan pelanggaran hukum tetap harus melalui proses penyidikan.

“Jangan tunjuk orang bilang sebagai tersangka,” Ketua MA Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (26/4).

 

Hatta memaparkan bahwa ranah praperadilan itu adalah menguji proses penyidikan yang dilakukan penegak hukum. Di dalamnya termasuk soal penghentian penyidikan yang dilakukan penegak hukum, apakah sudah tepat atau harus tetap dilanjutkan.

Menurut dia, pemeriksaan materi pokok perkara bukan kewenangan hakim praperadilan. “Praperadilan tidak memeriksa materilnya, tidak materil pembuktian apakah terlibat atau tidak,” kata Hatta.

Sebab itu, Hatta menyatakan putusan hakim Effendi Mukhtar dalam praperadilan dugaan KPK menghentikan kasus korupsi dana talangan Bank Century melampaui kewenangannya. Effendi hanya punya kewenangan sebatas meminta KPK melanjutkan penyidikan kasus tersebut.

“Mestinya kalau hanya sekedar memerintahkan untuk melanjutkan itu oke-oke saja. tapi dia jangan mengatakan tersangkanya ini. sebab itu kewenangan dari penuntut umum,” sebut Hatta.

 Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, disebut Hatta, harus lewat mekanisme penyidikan. Perlu adanya bukti yang menguatkan tuduhan seseorang melanggar hukum.

“Lihat dulu pembuktiannya cukup atau tidak. Tidak bisa KPK ikut begitu saja. Dia lihat buktinya cukup tidak. Tapi yang penting supaya melanjutkan karena perkara ini, sudah tujuh tahun tidak ada perkembangan,” jelas Hatta.

Hakim Effendi Muhktar yang sebelumnya bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimutasi ke Pengadilan Negeri Jambi. Mutasi Effendi ke Pengadilan Negeri Jambi diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) MA pada Senin (23/4). Juru bicara MA Suhadi menyebutkan, ada beberapa hakim yang juga dimutasi bersamaan dengan Effendi.

Putusan Effendi dalam praperadilan dugaan penghentian dugaan korupsi dana talangan Bank Century sempat menjadi perhatian publik. Sebab, Effendi meminta KPK menetapkan beberapa nama yang dianggap ikut teribat dalam korupsi itu bersama mantan Deputi Bank Indonesia Budi Mulya menjadi tersangka.

Ketua APPTHI, Dr. St. Laksanto Utomo menanggapi komentar Ketua MA RI, “Hendaknya KY turut mendukung hal ini, sehingga peran KY sebagai pengawal penegakan hukum akan tampak dan bermanfaat.”

Dari beberapa nama yang ada di putusan kasasi Budi Mulya, satu di antaranya adalah mantan Wakil Presiden Boediono.

Sumber: https://legaleraindonesia.com/ma-praperadilan-seharusnya-tak-boleh-perintahkan-penetapan-tersangka

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *