Sambutan Ketua APPTHI

Negara kita, menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Karenanya, analogi yang paling praktis bahwa segala kegiatan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semestinya didasarkan atas ketentuan hukum. Fungsi hukum banyak diketahui masyarakat sebagai tatanan atau kaidah guna menjaga ketertiban, keteraturan,keamanan yang pada gilirannya mengarah pada tujuan hukum yakni keadilan. Namun persoalannya, dalam kerangka mewujudkan fungsi serta tujuan hukum tersebut, berbagai elemen yang terkait seperti masyarakat maupun penegak hukum merupakan elemen yang menjadi penghambat. Penyebabnya, kualitas kesadaran hukumnya rendah. Akibatnya, pencederaan terhadap penegakan hukum kerap terjadi.

Pendidikan hukum di Indonesia, dalam lingkup praktis seharusnya dapat dijadikan pendidikan dasar yang dilakukan dalam orientasi pendidikan formal maupun informal. Dalam kontek formal, pendidikan hukum dapat menjadi muatan kurikulum pada semua institusi yang terkait dengan pendidikan. Selanjutnya pendidikan hukum informal, dapat dikembangkan hingga pada tataran keluarga, di mana masing-masing individu pembentuk keluarga itu memandang hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam
kehidupannya. Bahkan, dimungkinkan sadar hukum akan lebih berhasil guna jika dimulai dari individu-individu yang merupakan bagian keluarga, sehingga pada perilaku kehidupan bermasyarakat hingga bernegara, setiap anggota masyarakat hukum telah terbiasa dengan perilaku yang berbasis hukum.

Secara kelembagaan sistem pendidikan hukum memenuhi dua kriteria masing-masing yakni pendidikan hukum yang dilakukan melalui institusi dan non-institusi. Secara institusi, terdapat kelembagaan-kelembagaan misalnya perguruan tinggi, lembaga hukum yang memang diarahkan untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia secara internal misalnya pelatihan korps hakim, jaksa dan kepolisian, maupun lembaga lain, misalnya, non-hukum yangmelakukan upaya pelatihan sejenis dalam konteks memahami hukum. Non-institusi dapat diartikan sebagai proses pembelajaran hukum secara tidak langsung, misalnya, sosialisas hukum oleh aparatur negara kepada segenap masyarakat baik dalam konteks tertentu misalnya penyuluhan Pemilu, Pajak dan sebagainya.

Pendidikan hukum melalui lembaga formal, memainkan peran sentral dalam aspek pendidikan hukum serta peran sentral bagi bidang-bidang lain selain hukum, misalnya, pada bidang ekonomi, politik, tehnologi dan lain-lain. Hukum haruslah diarahkan kepada bagaimana melalui suatu mekanisme pendidikan dapat berada pada berbagai aspek kehidupan dalam persoalan ketertiban masyarakat.

Hukum yang berfungsi sebagai pengayom serta sarana perubahan dalam aspek pembangunan masyarakat, dalam penerapannya diperlukan sumberdaya manusia sebagai penegak hukum serta masyarakat yang berkualitas, yang mengerti betul tentang pentingnya kesadaran hukum sehingga penerapan maupun penegakan hukum mudah terkontrol sesuai harapan cita hukum. Dari sisi inilah maka diperlukan pendidikan hukum yang dirancang supaya menghasilkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum sebagai pengayom haruslah menjadi tujuan pendidikan hukum di Indonesia. Sebagai pengayom, hukum bukanlah diartikan hanya sebatas “as a tool of social engineering” dalam berbagai kebijakan negara, yang karenanya melahirkan pandangan keliru tentang hukum, yakni hukum identik dengan kebijakan dan aparat yang menuangkan kebijakan selalu identik dengan hukum di mata masyarakat. Pendidikan hukum formal haruslah menyediakan kisi-kisi
dalam hal mana hukum itu tidak disajikan sebagai suatu dogmatis belaka melainkan menyangkut pula non-dogmatis berupa hukum yang hidup di tengah masyarakat (living
law). Struktur dan isi pendidikan hukum dari dahulu sampai sekarang sangat ditekankan pada sistematik dan isi kaedah hukum. Sadar atau tidak sadar, keadaan tersebut menumbuhkan pola pikir bahwa sistem hukum tidak lain dari kumpulan tatanan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis.

Pendidikan hukum formal tidak sekedar memaparkan permasalahan keadilan sebagai satu-satunya tujuan hukum secara dogmatis. Lebih dari itu, perlu juga mengemukakan suatu kepatutan sebagai representasi nilai yang hidup dalam masyarakat terutama Indonesia. Putusan-putusan hakim, kebijakan-kebijakan penguasa (aparat negara) haruslah merupakan objek teratas dalam materi pendidikan hukum, disamping materi-materi teoritis sebagaimana umumnya yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi hukum pada mata pelajaran Ilmu Hukum atau Pengantar Ilmu Hukum pada jenjang Strata Satu (S-1). Untuk itu pula perguruan tinggi di bidang hukurn harus mampu menempatkan “legal research” sebagai “trade mark” pendidikan hukum di Indonesia. “Legal research” dapat mendorong mahasiswa hukum melihat fenomena hukum itu lebih luas secara kreatif dan kritis.

Kelemahan pembangunan hukum melalui jalur formal,dikhawatirkan menjadikan mahasiswa berfikiran sempit karena selalu dihadapkan pada pertanyaan misalnya; Peraturan apakah yang harus dipakai dalam suatu kasus tertentu; serta Bagaimana teknik penerapannya. Sementara itu pula, hukum ditemukan dalam bentuk kebijakan-kebijakan tetapi kebijakan-kebijakan itu tidak atau belum tentu bernilai hukum yang semestinya. Oleh karenanya penelitian hukum di kalangan akademis itu perlu dilakukan terhadap kebijakan publik.

Sosialisasi hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga resminegara, misalnya, Pemerintah dan atau Daerah dapat menjadi upaya baik dalam rangka merespon budaya hukum di kalangan masyarakat. Partisipasi masyarakat kebanyakan dipacu oleh kesadaran hukum untuk berbuat legal atau illegal, mematuhi hukum atau tidak mematuhi hukum. Gerbang pertama memasuki sendi partisipasi publik tergantung pada perolehan informasi dan perolehan
informasi tergantung salah satunya adalah sosialisasi. Aliran hukum yang mengatakan bahwa ketidaktahuan dalam hukum bukan merupakan alasan pembenar, tidak dapat diberlakukan begitu saja dalam konteks pendidikan hukum.

Kebijakan pemerintah di bidang lalu lintas misalnya, dilakukan dengan memberikan gambaran bahwa sabuk pengaman bagi pengendara itu memberikan keamanan lahiriah kepada pengguna, bukan semata-mata memaparkan denda akan dikenakan pada pelanggar. Personal approach lebih akan mengena daripada mate¬rial approach. Pengutamaan sanksi yang sering digunakan dalam suatu sosialisasi hukum sama halnya dengan cara penjajahan dengan aspek menakuti rakyat dan itu tidak efektif. Ketakutan terhadap sanksi memungkinkan orang taat kepada hukum tetapi tidak serta merta orang akan taat kepada hukum itu sebagai wujud kesadaran hukum. Misalnya saja, orang akan patuh kepada lampu lalu lintas jika di seberang jalan ada polisi dan jika polisi itu tidak ada maka lampu pengatur lalu lintas dianggap tidak pernah ada.

Kesimpulannya, sosialisasi haruslah dilakukan dengan mengusung tujuan dan sekaligus karakternya yakni hukum memberikan manfaat kepada orang per orang di atas isyu sentral hukum yakni keadilan. Kalau pun dimensi keadilan hendak diangkat sebagai isu sentral maka kepatutan sebagai suatu nilai dalam masyarakat haruslah diutamakan. Jika tidak, dikhawatirkan krisis kepercayaan terhadap hukum mengstimulasi timbulnya ketidak pedulian atas pelanggaran hukum, akan terus berkembang. Maka itu sudah saatnya, bahwa pendidikan hukum di Indonesia dirancang lebih terstruktur, baik untuk kepentingan pendidikan hukum formal maupun informal. Dan dari aspek inilah maka semua pimpinan yang tergabung dalam APPTHI (setidaknya) harus(wajib) mengambil peran melakukan reformasi pendidikan hukum yang mampu menghasilkan praktisi (Sarjana Hukum) siap pakai (bukan dipakai).

Sekian

Salam.