Duh, Negara Di-KO Pengemplang BLBI

Sudjiono Timan sudah dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Tapi, harta eks terpidana kasus korupsi BLBI sebesar Rp 1,2 triliun ini masih ditahan Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa masih mencari cara agar bisa kembali menjerat Timan. Negara nggak boleh di-KO pengemplang BLBI.

Jaksa Agung M Prasetyo menyebut, korpsnya masih menahan harta Timan. Kejaksaan masih mencari upaya hukum lain untuk melawan Timan yang dibebaskan MA pada 2013. 

“Ya kita akan coba lagi lah. Ya nanti kita berikanlah, apakah masih ada upaya hukum bisa kita lakukan ya kita akan lihat nanti,” ujarnya di Kejagung, kemarin. 

Prasetyo menegaskan, negara tidak rela jika kalah oleh eks terpidana kasus BLBI itu. Menurutnya, orang yang salah harus dihukum. “Kamu rela kalau negara dikalahkan oleh orang bersalah? Kan korbannya rakyat, kita membela kepentingan masyarakat dan bangsa meski harus berlandaskan hukum,” tegas Prassetyo. 

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, Kejaksaan Agung bisa mengajukan upaya PK meski akan menimbulkan kontroversi. 

“Kalau nggak begitu negara KO sama pengemplang BLBI. Negara tidak boleh kalah dalam melawan korupsi,” tegasnya kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Selain langkah PK, menurut Boyamin, Kejaksaan bisa membidik Timan dari sisi pajak atau pencucian uang. Atau ada kasus korupsi lain yang mungkin dilakukan Timan. Selain itu, bisa juga mengajukan gugatan perdata setelah mendapat kuasa dari menkeu. “Yang penting harus cepat tindakan apapun yang mau dikerjakan,” tandasnya. 

Sudjiono Timan, Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kabur saat hendak dieksekusi jaksa ke penjara pada 2004. Dia ditetapkan sebagai buron. Namun, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan istrinya ke PN Jaksel. Timan pun lepas dari segala dakwaan di tahun 2013. Perkara ini diputus oleh majelis PK yang diketuai Hakim Agung Suhadi dengan anggota Sophian Marthabaya, Andi Samsan Nganro, Sri Murwahyuni, Abdul Latief. Putusan perkara ini diketok 13 Juli 2013. 

Padahal, 9 tahun sebelumnya, MA melalui Ketua Majelis Hakim Bagir Manan beranggotakan Artidjo Alkostar, Parman Suparman, Arbijoto dan Iskandar Kamil, menggantikan Abdul Rahman Saleh, memvonis Timan 15 tahun penjara pada 2004 atas kasus kredit fiktif yang merugikan negara lebih dari Rp 369 miliar. 

Timan telah diputuskan bersalah karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar Rp 120 miliar dan 98,7 juta dolar AS. 

Pembebasan Timan langsung disikapi dengan pembentukan tim eksaminasi Putusan Perkara Peninjauan Kembali (PK) No 97 PK/ Pid.Sus/2013 menyatakan, putusan itu merusak asas hukum.Tim eksaminasi terdiri dari Yudi Kristiana mantan jaksa KPK, Dr Antonius PS Wibowo mantan hakim dan Dr Abdul Fikar Hadjar dari akademisi. 

Menurut Yudi, PK yang hanya diajukan oleh istrinya, bukan orang yang bersangkutan atau ahli warisnya, diterima oleh Mahkamah Agung. “Ini yang saya sebut tidak taat asas, karena PK itu hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, tidak termasuk istrinya. Namun MA menerimanya, bahkan membebaskannya,” tuturnya. 

“Kenapa hakim tidak sensitif, ini menjadi persolan, sesungguhnya hakim dengan putusan ini merendahkan martabat hukum di masyarakat,” katanya. 

Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) Dr Laksanto Utomo mengatakan, PK yang membebaskan kasus Sudjiono Timan dapat merusak tata hukum nasional, bahkan terkesan berpihak pada koruptor. 

Dengan bebasnya Timan, kata Laksanto, andaikan dia pulang ke Indonesia, akan dinilai sebagai pahlawan karena uang hasil dari korupsi masih cukup besar mengingat selama ini utang dia kepada pemerintah, bunganya dibayar rakyat Indonesia lewat APBN.