Ekonomi dan Hukum Tahun Kambing 2018

Prof Faisal Santiago Pembina APPTHI dan Dr Laksanto Utomo ditemui repoter Lei minggu lalu memberikan catatan hukum dan ekonomi di Indonnesia sebagai berikut

Catatan hukum bagi Pemerintahan Jokowi tahun  2017:

  • Hasil eksaminasi APPTHI putusan hukum atas telah terjadi penyimpangan hukum atas mantan pejuang Papua Barnabas Saebu secara hakiki telah terjadi penyimpangan hukum oleh hakim dalam membuat keputusan, maka appthi merekomendasikan untuk mengajukan grasi kepada Presiden Jokowi,
  • Pembangunan ekonomi secara data statistik dan finance diliat dr kemajuan infrastruktur nyata ada dan maju, namun pelanggaran hukum dlm pelaksanaan sarat dg mengesampingkan hak-hak kepemilikan dengan pelanggaran HAM penfuasaan tanah di Pasuruan, pembangunan bandara di kulonprogo dan yg terakhir aksi kriminalisasi aktivist pembela GunungnKendeng dengan mengesampingkan puts MK, MA , pemerintah Jateng qq Gub ngotot untk mengeluarkan ijin pembangunan pabrik semen. merupakan catatan buram, disamping kesuksesan ekononi pem Jokowi. Mengenai kemudahan ijin investasi investor asing di Indonesia memang sangat meningkat dan diakui berhasil tetapi mengenai ekonomi mikro belum bisa bergerak kemandirian
  • Pemerintah Jokowi banyak meletakan dasar kehidupan keseteraan multikultur berasaskan Pancasila namun perlu harmonisasi yang nyata agar rasa nyaman kehidupan berbangsa tdk menjadi simbol semata, diharapkan UKP Pancasila pada tahun 2018 bisa lebih menyokong mengenai keberagaman yang ada
  • APPTHI tetap mengingatkan kepada Pemerintahan Jokowi atas 9 Paket Kebijakan Hukum untk menunjang pemerintahan kedepan banyak hal sudah dilaksanakan namun hangat2 tai ayam , TIM SABER jalan ditempat bebereapa aturan Mikroekonomi perlu disegerakan serta aturan kedepan ttg perdagangan era digital sbh keniscayaan yang tdk bisa dihindari, paket kebijakan hukum yang pernah ditawarkan APPTHI belum sepenuhnya di endorse oleh pemerintah, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum masih blm maksimal terutama masih banyak terjadi OTT para penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan baik di desa maupun di pusat.

Untuk prospek Ekonomi 2018 , ada 9 paket hukum yangg ditawarkan appthi th lalu termasuk pwngaturan mikroekonomi sbg ekonomi penguat th 2018 kedepan berat, demikian Menteri Keuangan Sri Mulyani pengaturan bukan menjadi obyek pajak, bagamana penyaluran memudahkan akses kredit serta pembinaan persh kecil dan membantu membuka pasar secara terintegrasi. Bisnis 2018 tertuju kepada bisnis digital, hal ini akan berdampak langsung pertokoan besar/mal dan perkantoran di sekitaran Jalan Thamrin Sudirman Jakarta akan meredup mengapa?? Generasi mendatang tidak perlu office dengan space serta letak yg mentereng dan gengsi, cukup di cafe-cafe dengan virtal office perdagangan dan deal bisa dilakukan dengan lebih murah dan effisien, sebaliknya apartemen dan tempat leisure adalah mutlak dan absolut dibutuhkan untuk pebisbis dan generasi mendatang.

 

(Penulis: Lukas Laksamana/dari Frankfurt/Mahasiswa FH Univ. Borobudur/Staf Lei)

3 thoughts on “Ekonomi dan Hukum Tahun Kambing 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *