Seminar Kesiapan Perguruan Tinggi Atas Masuknya Universitas Asing Sebagai Akibat dari Keikutsertaan Indonesia pada Perjanjian Internasional

Jakarta, 10 Maret 2018 – Fakultas Hukum Unika Atma Jaya bekerjasama dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menyelenggarakan seminar “Kesiapan Perguruan Tinggi Atas Masuknya Universitas Asing Sebagai Akibat dari Keikutsertaan Indonesia pada Perjanjian Internasional” bertempat di Gedung Yustinus Lantai 14, Kampus 1 Semanggi Unika Atma Jaya, Senin (5/3). Turut hadir sebagai narasumber dalam seminar ini, DR. Iur Damos Dumoli Agusman, SH., MA. (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri), Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., Ph.D. (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan Prof. DR. Arifin Zaenal, SH., MH. (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia), serta Dr. Yanti Fristikawati, SH., M.Hum (Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya) sebagai moderator.

DR. Iur Damos Dumoli Agusman, SH., MA dalam sesi Liberalisasi Sektor Jasa dalam Perjanjian Internasional oleh Indonesia mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang menegosiasikan FTA yang memiliki komitmen bidang jasa dengan RCEP, ASEAN, EU, EFTA, dan Australia. Request paling progresif adalah dengan Australia, karena Australia masih memandang sektor pendidikan adalah investasi, sedangkan Indonesia menganggap sektor pendidikan sebagai public service. “Khusus untuk masalah liberalisasi sektor pendidikan, wacana kita belum tuntas,” ujar DR. Iur Damos Dumoli Agusman, SH., MA.

 

Sesi dilanjutkan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., Ph.D. Menurut beliau, salah satu alasan Indonesia menjadi pasar bagi universitas asing adalah karena jumlah penduduk yang besar dengan kelas menengah yang terus berkembang. Selain itu, konsumen Indonesia juga lebih percaya pada hal-hal yang berbau luar negeri sehingga orang Indonesia harus mampu bersaing dengan lulusan luar negeri dan orang asing yang datang ke Indonesia. “Kita harus berani berhadapan dengan universitas asing asal kita diberikan play field yang sama. Pemerintah juga harus memahami konteks dan secara cerdas mengatakan kepada universitas asing bahwa mereka boleh beroperasi di Indonesia melalui syarat-syarat tertentu,” papar Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LLM., Ph.D.

 

Dalam sesi terakhir, Prof. DR. Arifin Zaenal, SH., MH menyatakan bahwa adanya Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa perguruan swasta di Indonesia belum siap karena ada beberapa keterbatasan. Bila memang ada kerja sama dengan pihak swasta, yang akan dikerjakan adalah dua hal, yaitu riset dan SDM. “Hal ini akan memberikan nilai tambah di Indonesia terutama pada bagian SDM,” ujar Prof. DR. Arifin Zaenal, SH., MH.